Pengaruh Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak
Abstract
The existence of a Performance Accountability System in the Lebak Regional Government is a means of responsibility for the performance of the Lebak Regional Government as a public organization to the community as stockholders. The Government Performance Accountability System (SAKIP) is a performance planning system that forms a cycle of determining vision, mission, goals and objectives organizational goals to be achieved listed in the organization's strategic planning. The implementation and outcomes of SAKIP include service to the community in Regional Apparatus Organizations.In this study, the authors examine the outcome or implementation of SAKIP, namely the service of making ID cards at DISDUKCAPIL Lebak as a Regional Apparatus Organization in Lebak Regency. The research method used in this study is a qualitative method. The sample in this study amounted to 49 respondents. The results show that the public's view of the accountability of the performance of the Population and Civil Registry Service is the sig value, for the effect of X1 on Y is 0.595 > 0.05 and the t value is -535 < t table 2.01290 so it can be concluded that there is no significant effect. significant. sig value, for the effect of X2 on Y is 0.018 < 0.05 and the t value is 2.462 > 2.01290 so it can be concluded that it has a positive effect. of 0.030 < 0.05 and the calculated f value of 3.788 < 3.20 so that it can be concluded that it has a significant and positive effect simultaneously on public views and public satisfaction with the accountability of the performance of the Civil and Civil Registry.References
Anggraini, L., Sari, R. N., & Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Riau University).
Anggraini, N. R., & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(6).
Anwar, H., Siswadi, U., & Mufidah, F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Di Provinsi Banten. The Asia Pacific Journal of Management Studies, 10(2).
Austin, A., Widasari, E., & Fatimah, I. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Sekretariat Daerah (SETDA) kab. Lebak. The Asia Pacific Journal of Management Studies, 10(2).
Darwanis, D., & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 6(2), 150-174.
Hartanti, K., & CHARIRI, A. (2011). Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
Imbaruddin, Amir (2016). Birokrasi Akuntabiltas Kinerja : De La Macca Jalan Borong Raya No. 75 A telp. 08114124721- 08114133371 Makassar.
Lestari, K., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 4(2), 53-67.
Meutia, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajianinformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kota Padang Panjang. Publika, 3(5).
Mudawanah, S. Determinan Motivasi, Partisipasi Anggaran, dan Komunikasi Terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 47-56.
Munawaroh, S. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015.
Pratama, M. A. A., Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Penerapan budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjarnegara provinsi jawa tengah. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 12(2), 365-386.
Putri, A. M. (2019). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 9(2), 223-232.
Rusdiana, H.A., Nasihudin (2018). Akuntabillitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung Tlp. (022) 7800525, Fax (022) 7800525.
Sari, D. L., Hasyim, A., & Nurmalis, Y. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal Kultur Demokrasi, 4(4).
Sari, H. (2020). Akuntabilitas kinerja pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat di unit pelayanan teknis (upt) disdukcapil Banjarmasin timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 1(2), 13-22.
Suwignyo, D. (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lebak). Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 4(1), 35-49.
Wahid,Umaimah (2016). Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru. Jl. Ibu inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252
Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya, 13(4), 545-558.
